[ad_1] Entah kenapa para pejabat perguruan tinggi gemar memberikan gelar doktor kehormatan kepada pejabat publik dan politisi. Apakah ada kepentingan pribadi para pejabat kampus agar memperoleh perhatian khusus dari pejabat yang sedang berkuasa? Misalnya, agar direkrut menjadi pejabat publik dengan lingkup tanggung jawab yang lebih luas bukan hanya di kampus, atau menjadi staf ahli kementerian? Ataukah pejabat kampus berharap bahwa pemberian gelar doktor kehormatan itu akan dibarter dengan, misalnya, bantuan keuangan untuk kampus mereka? Bahwa ada pengusaha yang memberi kontribusi pembangunan ruang kuliah atau labratorium, itu wajar saja. Tapi, terasa berlebihan apabila kontribusi semacam itu ditukar dengan gelar doktor kehormatan dengan pertimbangan yang mengada-ada pula. Di sisi sebelahnya, para pejabat dan politisi juga terlihat seperti orang yang sangat ngebet diberikan gelar akademik: dokter kehormatan, bahkan profesor kehormatan – posisi yang tidak biasa. Seolah-olah pejabat publik terlihat rendah diri ketika tidak ada gelar akademik yang tertulis di depan dan di belakang namanya….
Patut Disyukuri, Harta Pejabat Tetap Naik Walau Pandemi – Analisa
[ad_1] Siapa bilang semua orang bertambah miskin karena pandemi berkepanjangan? Nyatanya tidak. Sebagian orang, di antaranya para pejabat tinggi, justru bertambah kaya. Bahkan, ada pejabat tinggi yang kekayaannya naik drastis hingga 11 kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun. Ada pula yang kenaikannya melompat hingga mencapai 67 milyar rupiah dalam waktu singkat. Warrbiasaaa; mungkin benar kata netizen, ini karena mereka rajin menabung—layak dicontoh jika kita masih sanggup menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Begitu pula, menurut berita media massa, harta kekayaan mayoritas anggota DPR juga naik. Dengan mengutip petinggi KPK, media massa mengabarkan bahwa jumlah pejabat negara yang hartanya bertambah mencapai 70,3 persen selama setahun terakhir. Negara setidaknya telah menyantuni para pejabat publik maupun para Dewan dengan baik, sebab tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan bagi mereka. Bahkan, menteri dan presiden-wapres maupun para Dewan pun mendapat gaji ke-13 plus tunjangan hari raya. Ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara dan…