[ad_1] Sepuluh tahun yang lalu, Oligarki—buku karya akademikus AS Jeffrey A. Winters—terbit dalam Bahasa Indonesia. Buku itu terbit 13 tahun setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, 21 Mei 1998. Alih-alih memuji perkembangan demokrasi di Indonesia setelah rezim Orde Baru berlalu, Winters justru mengingatkan ancaman yang segera merenggut demokrasi dari tangan rakyat yang telah bersusah payah mengikhtiarkannya. Ancaman itu, menurut Winters, adalah kekuatan oligarki yang mengalami perubahan wajah: dari oligarki sultanistik di masa Orde Baru menuju oligarki kolektif. Dalam oligarki sultanistik, sarana pemaksaan dimonopoli oleh oligark utama—dalam hal ini Soeharto, bukan oleh negara terlembaga yang dibatasi hukum. Relasi Soeharto dengan oligark lainnya bagai patron-klien. Soehartolah yang mengatur kekuasaan dan hukum di antara mereka, hingga kemudian pada Mei 1998 para oligark meninggalkan Soeharto sendirian. Euforia reformasi tak terbendung, rakyat terbuai dengan peralihan kekuasaan. Saat itulah oligarki memanfaatkan situasi dan berkonsolidasi. Dalam pandangan Winters, masyarakat sipil terlalu lemah untuk menangkap peluang kembalinya demokrasi, sementara…
Memburu Para Koruptor Ibarat Mencari Jarum di Tengah Tumpukan Jerami – Analisa
[ad_1] Koran Tempo kembali melangsir hasil investigasinya bertajuk Satu Aziz Tiga Hal, pada 6 September lalu. Sebelumnya juga Majalah Tempo, 4 September, telah menggeber berita bertajuk Paraf Suami Di Nota Dinas Bupati. Dua nukilan berita yang menghiasi jagad maya seolah membuktikan prilaku korup para elit politik semakin mangkrak di negeri ini. Bahkan boleh jadi masih berderet praktik korup kalangan elit politik yang belum terendus KPK. Penulis mengibaratkan praktik korupsi negeri ini sebagai kisah panjang tak berujung yang bahkan menggerogoti semua level. Gerombolan para elit politik, dulunya berkonspirasi melemahkan Komisi Anti Rasuah melalui revisi Undang-Undang KPK seolah membuktikan masih bercokolnya geng penilep uang rakyat serta mafia kasus sekaligus makelar jabatan. Publik negara ini dibuat semakin bungkam seribu bahasa dengan berbagai perkabaran yang tak usai-usai juga, bertajuk para penilep uang haram dari kalangan geng elit politik. Komisi Anti Rasuah dibikin semakin tidak berdaya menghadapi para penggarong uang haram. Bisa dikatakan menciduk para koruptor…