Jurang

[ad_1] Pada April lalu, terjadi kehebohan sejumlah pengusaha lokal yang dizalimi oleh lembaga BUMN terkait keterlambatan pembayaran jasa. Sebelum akhirnya viral di dunia maya, pengusaha-pengusaha lokal ini enggan bersuara. “Takut tidak mendapat pekerjaan lagi,” alasannya. “Takutnya” para rakyat kecil bersuara ternyata bukan tanpa alasan. Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia di tahun 2020 lalu menarik perhatian. Ditemukan fakta bahwa sekitar 47.7% responden makin takut menyampaikan uneg-unegnya dan sebanyak 57,7% lainnya sepakat bahwa alasan masyarakat takut berpendapat karena takut pula ditangkap oleh aparat yang semena-mena, terlebih jika pendapat atau kritik dilontarkan untuk pemerintah. Tidak hanya survei Indikator Politik Indonesia, penelitian juga pernah dilakukan oleh Litbang Kompas bersama Komnas HAM untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hasilnya, 26% dari 1.200 orang justru takut untuk menyatakan kritik kepada pemerintah. Terlebih di era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tepatnya pada peringatan 1 tahun sejak menjabat, Litbang Kompas juga mengungkapkan melalui jajak pendapat…