[ad_1] Hingga kini belum ada kesepakatan mengenai jadwal pemilihan legislatif, kepala daerah, maupun pemilihan presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah pusat, maupun partai politik belum bersepakat. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai jadwal pemilihan, sebagaimana diberitakan media massa? Para elite politik tampaknya berhitung kembali mengenai penentuan jadwal pemilu, walaupun sebenarnya KPU memiliki hak untuk menentukan waktunya. Kepentingan politik berbagai pihak kelihatannya memberi tekanan tersendiri. Tanggal pemilihan bukan hanya menyangkut masalah kenegaraan, seperti pelantikan presiden baru dan peralihan pemerintahan, tapi juga perhitungan menang-kalah dalam pemilihan, dan bukan hanya pemilihan presiden tapi juga legislatif dan pemilihan kepala daerah. Siapa yang duduk di KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Independensi lembaga ini mesti dijaga dan dipastikan agar pemilu berjalan sesuai prinsip jujur dan adil. Penentuan tanggal pemilu hanya salah satu dari sejumlah faktor yang memengaruhi apakah prinsip tersebut dipatuhi. Para elite politik semestinya…
Amendemen Konstitusi, Tes Wawasan Kebangsaan bagi Elite – Analisa
[ad_1] Undang-undang Dasar bukan kitab suci. Begitu kata Bambang Soesatyo, Ketua MPR. Karena itu, menurut Bambang, UUD tidak tabu untuk diamendemen. Ungkapan semacam itu sesungguhnya klise, tapi tetap kerap dipakai untuk membenarkan apa yang dipikirkan bahwa selain kitab suci boleh diubah, ditambah, dikurang, dimodifikasi, bahkan dirombak sama sekali. Memang benar UUD dapat diubah, terutama bila ditujukan untuk memperbaiki kehidupan kita—bangsa, rakyat banyak. Tapi, bila perubahan itu dilakukan dengan tujuan untuk menampung kepentingan politik partisan, khususnya kepentingan segelintir elite kekuasaan, maka rencana perubahan itu tidak layak diwujudkan. Bila tidak ada urgensi perubahan demi kepentingan rakyat banyak, amendemen tidak patut dilakukan. Konstitusi dapat diubah, tetapi tidak dapat dilakukan seenaknya demi mewujudkan ambisi dan keinginan berkuasa sekelompok orang, apalagi untuk tujuan jangka pendek. Para elite yang berkuasa seringkali melontarkan jargon: “Konstitusi harus menjadi pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Jika elit konsisten, mereka harus tetap patuh pada Konstitusi dan mengikuti ketentuan di dalamnya,…
