SDA Serahkan Informasi Nilai Pembebasan Lahan Warga Terdampak Proyek Saringan Sampah di Sungai Ciliwung

SDA Serahkan Informasi Nilai Pembebasan Lahan Warga Terdampak Proyek Saringan Sampah di Sungai Ciliwung

[ad_1]

JAKARTA, RagamNews.com – Belasan warga RT 05/03, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terdampak proyek saringan sampah di Sungai Ciliwung telah menerima informasi harga ganti rugi lahan dan bangunan. Informasi itu disampaikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan di Kantor BPN, Kecamatan Jagakarsa pada Kamis (9/6/2022).

Salah seorang petugas dari Dinas SDA DKI Jakarta Asep Supriyatna mengatakan, tercatat ada 33 bidang lahan yang terkena dampak proyek pembuatan saringan sampah di Sungai Ciliwung segmen Tanjung Barat. Untuk nilai pembebasan lahan yang disampaikan bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilik lahan.

“Kami baru hanya menyampaikan nilai (appraisal) dari tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sementara warga masih mau musyawarah dulu dengan keluarganya masing-masing,” kata Asep di Kantor BPN Jaksel.

Sejauh ini, kata dia, belum ada warga yang meneken tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah daerah. Surat berisi nilai ganti rugi itu juga telah dibawa pulang oleh pemilik lahan maupun ahli waris untuk didiskusikan bersama keluarga di rumah.

“Nilai (ganti rugi) hanya mereka yang tahu, dan saya pun belum tahu sampai saat ini. Kami ibaratnya itu dari KJPP langsung ke warga,” ujar Asep.

Menurut dia, lahan yang dibebaskan ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk menormalisasi sungai. Namun untuk segmen Tanjung Barat, lahan warga di sekitar sungai akan digunakan untuk membangun saringan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

“Jadi, yang kena dampak saringan sampah ada di Tanjung Barat dan Gedong,” ucapnya.

Sementara itu Ketua RT 05/03 Kelurahan Tanjung Barat, Asep Kartiwan mengatakan, ada 19 kepala keluarga (KK) yang mengikuti acara penyampaian biaya ganti rugi di Kantor BPN Jaksel. Kata dia, nilai ganti rugi lahan dan bangunan antarwarga berbeda-beda, hal itu sebagaimana taksiran dari KJPP.

“Kalau melihat persentase sama puas nggaknya dari bidang yang sudah sekarang dibebaskan itu kebanyakan mereka pada setuju pak. Adapun mereka yang kurang setuju itu mungkin ada hal-hal lain masih mengganjal,” kata Asep Kartiwan.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »